berita metro Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlalu subyektif dalam menilai kinerja anak
buahnya.
Meski penilaian kinerja pejabat pemerintah bukan wewenang DPRD, pria yang akrab disapa Lulung ini menilai rotasi kerja yang cepat tidak baik baik pejabat. Mereka jadi tidak bisa fokus menguasai satu bidang.
"Saya hanya menyikapi persoalan rotasi yang dilakukan Pemda yang tidak obyektif. Jadi nggak punya konsentrasi dalam bertugas. Kami sih nggak mencampuri, itu hak
Pak Gubernur
. Tapi sebaiknya evaluasi pejabat itu setahun. Kenapa rotasi 3 bulan sekali?" kata Lulung di Jakarta, Kamis (3/12/2015).
BACA JUGA
Ahok Senang 2 Kadisnya Mundur
Lulung Klaim Dirinya Berperan di Pencopotan Pejabat Eselon II DKI
PR Ahok untuk Kadis Tata Air DKI Teguh Hendrawan
Ia mengatakan, jika rotasi terlalu sering, percepatan pembangunan akan terhambat dan penyerapan anggaran menjadi kurang maksimal,
"Pemda konsentrasi lah melakukan pembangunan. Agar bisa mempercepat pembangunan sebagai lembaga yang mengelola keuangan rakyat atau pemerintah," ujar Lulung.
Ia juga berpendapat sikap Ahok yang senang hati menyambut mundurnya kepala dinas merupakan bentuk intoleransi dalam memimpin suatu instansi.
"Ya (pengunduran diri) itu kan sikap yang ditunjukkan pegawai, artinya sikap yang tidak dijadikan toleransi sama dia," pungkas Lulung.
Gubernur Basuki atau yang akrab disapa Ahok dikenal tidak segan-segan mencopot bawahannya
yang dinilai tidak bekerja maksimal. Selama menjadi orang nomor 1 di Jakarta, Ahok sudah 4 kali mengganti Kepala Dinas Tata Air.
Mulai dari pengunduran diri Ery Basworo, penurunan jabatan terhadap Manggas Rudy Siahaan dan Agus Priyono menjadi staf dan yang terakhir Tri Djoko Sri Margianto yang mengundurkan diri setelah melihat gelagat Ahok yang akan menstafkan dirinya.
0 comments:
Post a Comment